Pelayanan On Line

Dibagian ini anda dapat mengakses pelayanan On Line yang tersedia pada Web Portal kami,
seperti informasi terbaru, Registrasi Online, dll

Informasi Terbaru

Berita terkini atau paling baru, secara umum ataupun khusus

Registrasi Online

Pembuatan dokumen kependudukan secara online

Konsultasi Online

Pertanyaan yang berkaitan dengan pelayanan Disdukcapil Sukabumi Kota

Data Agregat

Publikasi Data Agregat Kependudukan Kota Sukabumi

Artikel

Kumpulan Artikel dari Disdukcapil Sukabumi Kota

Download

Kumpulan Formulir Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Penjelasan Umum

Berikut ini adalah beberapa pengertian dalam pengelolaan administrasi kependudukan:

  1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
  2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yangbertempat tinggal di Indonesia.
  3. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
  4. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
  5. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
  6. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
  7. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
  8. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
  9. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
  10. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
  11. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
  12. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yangdialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
  13. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorangmeliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
  14. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikankepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  15. Izin TinggalTetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  16. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
  17. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

 

Kartu Keluarga (KK)

Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

  1. Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  2. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  3. Pelaporan sebagai dasar untuk penerbitan KK.

 

Persyaratan perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran :

  1. KK lama; dan
  2. Kutipan Akta Kelahiran.

 

Persyaratan perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk Warga Negara Indonesia :

  1. KK lama;
  2. KK yang akan ditumpangi;
  3. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
  4. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.

 

Persyaratan perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau Orang Asing :

  1. KK lama atau KK yang ditumpangi;
  2. Paspor;
  3. Izin Tinggal Tetap; dan
  4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap.

 

Persyaratan perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk :

  1. KK lama;
  2. surat keterangan kematian;atau
  3. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Persyaratan penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk :

  1. Surat Keterangan kehilangan dari Kepala desa/lurah;
  2. KK yang rusak;
  3. Fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga;atau
  4. Dokumen keimigrasian bagi Orang Asing.

 

 Standar Pelayanan Kartu Keluarga (klik disini)

 

 

Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Eektronik (KTP-el)

  1. Penerbitan KTP baru bagi penduduk Warga Negara Indonesia, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
    1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
    2. Surat Pengantar RT/RW dan Kepala desa/lurah;
    3. Fotokopi
      1. KK;
      2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
      3. Kutipan Akta Kelahiran; dan
    4. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.

 

  1. Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
    1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
    2. Fotokopi
      1. KK;
      2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
      3. Kutipan Akta Kelahiran;
      4. Paspor dan Izin Tinggal Tetap; dan
    3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

 

Persyaratan penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap:

  1. surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak;
  2. fotokopi KK; dan
  3. Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.

 

Persyaratan penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap:

  1. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang; dan
  2. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.

 

Persyaratan penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap:

  1. fotokopi KK;
  2. KTP lama; dan
  3. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

 

Standar Pelayanan KTP-el (klik disini)

 

 

Akta Kelahiran

Pencatatan Kelahiran di Indonesia

  1. Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  2. Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dilakukan dengan memperhatikan :
    1. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
    2. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
    3. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
    4. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
    5. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan;
    6. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.
  3. Persyaratan pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia berupa :
    1. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
    2. nama dan identitas saksi kelahiran;
    3. KK orang tua;
    4. KTP orang tua.
    5. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.
  4. Dalam hal pelaporan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan dengan membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)
  5. Persyaratan pencatatan kelahiran Orang Asing berupa :
    1. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
    2. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
    3. KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
    4. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan/ atau
    5. Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan.
  6. Persyaratan pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

 

Standar Pelayanan Akta Kelahiran (klik disini)

 

 

Akta Kematian

Pencatatan Kematian

 

Pencatatan Kematian Warga Negara Indonesia

  1. Pencatatan kematian WNI dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  2. Persyaratan pencatatan kematian WNI berupa:
    1. Surat Pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah; dan/atau
    2. Keterangan kematian dari dokter/paramedis.
  3. Tata cara pencatatan kematian WNI:
    1. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan kepada Petugas registrasi di kantor desa/kelurahan untuk diteruskan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    2. Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya;
    3. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
    4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

 

Pencatatan Kematian Orang Asing

  1. Pencatatan kematian bagi Orang Asing dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  2. Persyaratan pencatatan kematian bagi Orang Asing berupa:
    1. Keterangan kematian dari dokter/paramedis;
    2. fotokopi KK dan KTP, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
    3. fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;atau
    4. fotokopi Paspor, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Kunjungan.
  3. Tata cara pencatatan kematian bagi Orang Asing:
    1. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    2. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
    3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan merekam dalam database kependudukan tempat domisili.

 

Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya

  1. Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat tinggal pelaporan.
  2. Persyaratan pencatatan pelaporan kematian berupa:
    1. KK;
    2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
    3. salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.
  3. Tata cara pencatatan kematian bagi Orang Asing:
    1. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    2. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
    3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan merekam dalam database kependudukan;
  4. Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat diketemukannya jenazahnya.
  5. Pencatatan pelaporan kematian berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
  6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan Kematian.

 

Standar Pelayanan Akta Kematian (klik disini)

 

 

Akta Perkawinan

Pencatatan Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

  1. Pencatatan perkawinan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  2. Persyaratan pencatatan perkawinan berupa:
    1. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
    2. KTP suami dan isteri;
    3. Pas foto suami dan isteri;
    4. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;
    5. Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing.
  3. Tata cara pencatatan perkawinan :
    1. Pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan persyaratan sebagaimana tercantum diatas;
    2. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
    3. Kutipan Akta Perkawinan diberikan kepada masing-masing suami dan isteri;

 

Standar Pelayanan Akta Perkawinan (klik disini)

 

 

Akta Perceraian

Pencatatan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

  1. Pencatatan perceraian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  2. Pencatatan perceraian dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
  3. Tata cara pencatatan perceraian:
    1. pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan;
    2. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
    3. Kutipan Akta Perceraian diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai;
    4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban memberlakukan hasil pencatatan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perkawinan;
  4. Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
  5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan merekam dalam database kependudukan.
  6. Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk direkam ke dalam database kependudukan.
  7. Data hasil pencatatan KUA Kecamatan, tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perceraian.

 

Standar Pelayanan Akta Perceraian (klik disini)

 

 

Akta Pengakuan Anak

Pencatatan Pengakuan Anak

  1. Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili.
  2. Persyaratan pencatatan pengakuan anak berupa:
    1. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
    2. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
    3. Kutipan Akta Kelahiran; dan
    4. fotokopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.
  3. Tata cata pencatatan pelaporan pengakuan anak :
    1. Pelaporan mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengakuan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    2. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
    3. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
    4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merekam data pengakuan anak dalam database kependudukan.

 

Pencatatan Pengesahan Anak

  1. Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal pemohon.
  2. Persyaratan pencatatan pengesahan anak berupa:
    1. Surat Pengantar anak dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
    2. Kutipan Akta Kelahiran;
    3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan;
    4. Fotokopi KK; dan
    5. Fotokopi KTP pemohon.
  3. Tata cara pencatatan pengesahan anak :
    1. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengesahan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    2. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

 

Standar Pelayanan Pengakuan Anak (klik disini)

Standar Pelayanan Pengesahaan Anak (klik disni)

 

 

Akta Pengangkatan Anak

Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

  1. Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  2. Pencatatan pengangkatan anak dilakukan setelah memenuhi syarat berupa fotokopi:
    1. Penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
    2. Kutipan Akta Kelahiran;
    3. KTP pemohon;
    4. KK pemohon.
  3. Tata cara pencatatan pengangkatan anak:
    1. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan;
    3. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan dan Kutipan Akta Kelahiran Anak.

 

Standar Pelayanan Pengangkatan Anak (klik disini)

 

 

Perubahan Nama

Pencatatan Perubahan Nama

  1. Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
  2. Persyaratan pencatatan perubahan nama berupa:
    1. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
    2. Kutipan Akta Catatan Sipil;
    3. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
    4. fotokopi KK; dan
    5. fotokopi KTP.
  3. Tata cata pencatatan pelaporan perubahan nama  :
    1. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    2. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
    3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

 

Standar Pelayanan Perubahan Nama (klik disini)

 

 

Pindah Datang

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

  1. Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan
  2. Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
    1. Dalam satu desa/kelurahan;
    2. Antar desa atau kelurahan dalam satu kecamatan;
    3. Antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota;
    4. Antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi; atau
    5. Antar provinsi
  3. Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar RT/RW, KK, dan KTP untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
  4. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud diatas, berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
  5. Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud kepada Penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Instansi yang menerbitkan Surat Keterangan
  6. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud, berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.
  7. Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 huruf a, melapor kepada Kepala desa/lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud.
  8. Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
    1. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
    2. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
    3. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
    4. Kepala desa/lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang; dan
    5. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
  9. Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud digunakan sebagai dasar untuk:
    1. Proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
    2. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
    3. Perekaman ke dalam database kependudukan.

 

Standar Pelayanan Pindah Datang (klik disini)

Standar Pelayanan Pindah Keluar (klik disini)

 

 

 

Apakah anda ingin bertanya ?

Anda dapat mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pelayanan Administrasi Kependudukan di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi melalui halaman >> Konsultasi Online

Pengunjung Website
Hari ini 11     Total 2.575     Online 1